permendagri tentang pdam terbaru. id : 16 hlm. permendagri tentang pdam terbaru

U. Advisor at Indonesian Institute for Infrastructure Studies. Pasal 14. Peraturan Perundang-undangan. f. 2021/No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, wewenang dan. Namun sebagai informasi tambahan untuk Anda, penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan. 2. Memperhatikan : 1. id : 16 hlm. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mar. Peraturan Perundang-undangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Slayer: Merah Sarung Tangan: Putih Halaman:Permendagri 13 2019. Tipe Dokumen. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah Mencabut : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun. 21 TAHUN 2020) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan perubahan atau revisi ketentuan perhitungan dan penetapan tarif air minum menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan daerah yang mengatur. Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tengah memperkuat regulasi terkait tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan Permendagri tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan. 2. 4 Op. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023. TBN = Tambahan Berita Negara. 9 Tahun 2004: 9: 2004: Perubahan Atas UU No. 2021/No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha. PERMENDAGRI No. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Tentu, bagi karyawan tingkat posisi paling kecil minimal memperoleh gaji pokok sebesar UMR (Upah Minimum Regional). ID : 11 HLM. PERMENDAGRI 70/2019 DAN PERMENDAGRI 90/2019 Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memuat skema pembinaan terpadu pemerintahan daerah dalam satu sistem informasi. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah. Dalam UU ASN tidak ditemukan frasa pejabat negara, melainkan frasa tersebut digantikan dengan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional. id : 21 hlm. Peraturan Perundang-undangan. 2. kepuasan pengunjung terhadap layanan dokumentasi dan JDIH Provinsi Bali sesuai dengan Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum. 53, BN. Permendagri 118 Tahun 2017. 2020. Lampiran 2. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 2. Bidang. Peraturan Perundang-undangan. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. 2020/No. 500 per m3. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam menyelenggarakan tugas. Direksi adalah direksi PDAM. Tanggal 4 Juni dan 13 Juli 2007 di Jakarta berlangsung sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang. Permendagri No. Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 47/1999, yaitu : 1) pelanggan mendapatkan distribusi air selama 24 jam; 2) mendapatkan distribusi kurang dari 24 jam; atau 3) tidak mendapatkan air sama sekali. go. pelayanan PDAM mengakibatkan penurunan jumlah SR/ Pelanggan PDAM. Mar. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2017. Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Posted by: Coesmana Family 14. Namun untuk lebih memudahkan Sobat Desa menemukan dan mengunduh (download) dokumennya. 2016/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi. pdf. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) 15. Dalam penyusunannya Kepala Desa akan dibantu oleh Tim Penyusun agar proses administrasi penyusunan dan pelaporan, baik itu LPPD maupun LKPPD berjalan lancar sesuai dengan format laporan. tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. InfoASN. 68 Tahun 1999: 68: 1999: Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam. 47 Tahun 2021 bertujuan menyempurnakan Peraturan sebelumnya dengan melihat implelementasi dan perkembangan yang ada dilapangan, sehingga penerapan peralihan ini berjalan sebagai salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan BMD dan bertujuan mencapai. Anda akan mendapatkan pemberitahuan setiap. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 199 Nomor 60, TLN Nomor 3839); 3. 02/2022 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem… Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, pengangkatan direksi PDAM adalah juga menjadi kewenangan kepala daerah melalui Keputusan Kepala Daerah. bahwa untuk akuntabilitas dan tertib administrasi dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. E. Untuk lebih jelas mengenai nominal gaji disetiap posisi jabatan, berikut ini daftar gaji pegawai PDAM. Dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 127 ayat (3) butir b disebutkan bahwa lurah memiliki tugas pemberdayaan masyarakat. 2018. 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. id: 16 hlm. TENTANG DATABASE PERATURAN. Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2020. 6173, LL SETNEG : 84 HLM. Indonesia. Peraturan yang dicabut: Perwako No. Program KKPR ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). PERMEN 2023. METADATA PERATURAN. Pasal 2 Permendagri 73 Tahun 2022 menyebutkan pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan harus dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma. pada SPM Pemadam Kebakaran yang baru terdiri dari 1 poin yaitu "Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan. id : 26 hlm. 2018. Cek tagihan PDAM Makassar dapat dilakukan melalui laman yang disediakan, baik laman resmi pemerintah (PDAM Kota) atau berbagai lokapasar yang. Setelah lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri melakukan peraturan pemutakhiran tersebut yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Tabel 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. 156 Kali Download SISKEUDES Versi 2. Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Jurnal Teknik Industri Untirta. go. 6. 24, BN. 2, TLN No. Aturan mengenai tugas dan fungsi inspektorat daerah yang berkedudukan pada provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. go. Jakarta (16/03/2021). 6. 48 thn 2016 ttg Pedoman Penerimaan Hibah dr Pemerintah Pusat Kpd Daerah, serta Pernyataan Modal Pemko Ke PDAM. pdf. Posted on. Ditetapkan di Jakarta. Air Minum adalah air minum produksi PDAM. 2018/ No. Pertimbangan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adalah: bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD. PERMENDAGRI No. 1101, kemendagri. Anda akan mendapatkan. Direksi adalah Direksi PDAM. 7. Penyajian laporan keuangan pemerintah telah memasuki fase baru yaitu fase akrual basis. go. 29, 2012 • 0 likes • 2,159 views. 2017 TENTANG STANDARISASI KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 22. 52, kemendagri. 764, peraturan. 9 Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi,. Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Permendagri. Daftar Gaji PNS Golongan 2A & Tunjangannya 2023. Daerah Layanan Domestik perkotaan: 120 - 150 l/o/h (liter per orang per hari) sesuai dengan Permen PU No. B. 18, BN. 690-154 Tahun 1996 tentang. TENTANG DATABASE PERATURAN. Pembagian Waktu Pendaftaran PPPK Guru 2023 untuk P1,. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018. Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Peraturan daerah ini terdiri atas. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. D. Menkeu menyampaikan hasil evaluasi Raperda PDRD kepada Mendagri paling lama 10 hari sejak raperda diterima Mendagri melakukan sinkronisasi dan. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 4: UU No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. 11 Permendagri No 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas Pasal 3 Ayat. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 2020/No. Kota Jambi sangat menentukan kinerja dan keberhasilan PDAM oleh karena itu dipandang perlu mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang organ dan kepegawaian PDAM Tirta Mayang; b. 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tengah memperkuat regulasi terkait tugas pokok dan fungsi pemadam. 5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. METADATA PERATURAN. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Fitur aplikasi PDAM Info: Melihat informasi tagihan air. 2016. semua persyaratan pengangkatan direksi sudah diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.